Karhutla Jambi & Hutan Rusak B50: Dongeng Tuan Bujang

Membaca kuasa oligarki lewat mitologi karhutla Jambi | Oleh: Ranah Baca

Ringkasnya: Karhutla Jambi 2026 belum selesai, tetapi wacana memakai 12,7 juta hektare “hutan rusak” untuk bahan baku biofuel B50 sudah dilempar ke publik. Dongeng Jambi Puteri Bungsu Bersuamikan Kambing menyimpan pola yang terasa akrab: hutan dibakar, penguasa menonton, rakyat menghirup asapnya. Artikel ini mencoba membaca pola itu dengan data, bukan dengan emosi.

Karhutla Jambi belum sempat pamit, tetapi wacana baru sudah mampir lebih dulu. Di awal Oktober 2026, indeks pencemar udara di sejumlah titik Jambi dilaporkan sempat menembus angka 300, kategori berbahaya. Satgas Karhutla Jambi mencatat lahan terbakar sudah lebih dari 4.100 hektare per awal bulan. Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat 11.539 kasus ISPA dalam rentang 24 Agustus sampai 9 Oktober. Di tingkat nasional, Kementerian Kesehatan menghitung 283.270 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla sejak 18 Agustus hingga 13 Oktober.

Catatan: angka ISPA dihitung selama periode kabut asap, jadi tidak otomatis semuanya disebabkan karhutla. Tetapi siapa yang masih mau berdebat soal persentase ketika anak-anak batuk di dalam rumah?

Sementara paru-paru kita bekerja lembur, di Jakarta ada gagasan yang terdengar manis. Pada 7 Oktober 2026, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyebut ada sekitar 12,7 juta hektare hutan terdegradasi yang dapat menjadi sumber bahan baku biofuel B50 hingga B100, bukan hutan primer. Ia menyebut hutan rusak itu sudah tidak punya kayu, tinggal semak belukar yang rawan terbakar. Bagi sebagian orang itu ide cerdas: lahan rusak diberi fungsi baru. Bagi sebagian lain, kalimat itu terdengar seperti pengumuman diskon di toko yang barusan kebakaran.

Dongeng yang Tidak Pernah Basi

Sebelum kita berdebat soal hektare, mari mundur ke sebuah cerita rakyat. Dalam Puteri Bungsu Bersuamikan Kambing, Tuan Bujang ingin membuka perhumaan raksasa yang membentang tujuh lurah, tujuh pematang, dan tujuh muara sungai. Karena tenaga manusia tak cukup, ia memanggil ribuan dewa dari langit untuk menebas dan membakar hutan dalam hitungan hari. Asapnya membumbung, dan Raja beserta rakyat menonton sebagai tanda kemakmuran baru.

Banyak orang menikmati kisah ini sebagai bumbu mistis. Lewat kacamata ekokritik, ribuan dewa itu adalah alegori kekuatan besar dari atas yang sanggup mengubah bentang alam secara instan demi ambisi segelintir pihak. Bedanya hari ini, dewa tidak lagi memegang petir. Mereka memegang pena: tanda tangan di atas HGU, izin PBPH, dan regulasi konversi lahan. Dewa zaman now tidak perlu turun dari kahyangan, cukup naik lift ke lantai yang tepat.

Api Karhutla Jambi yang Rajin Mampir ke Konsesi

Sekarang ke data Karhutla Jambi, karena sindiran tanpa data hanya gerutu.

• KKI Warsi menganalisis citra satelit Sentinel-2 pada 6 sampai 8 Oktober 2026. Hasilnya: area terbakar di Jambi mencapai 42.455 hektare, dengan kebakaran terdeteksi di konsesi 15 pemegang PBPH serta areal sawit yang terkait 36 korporasi. Warsi sendiri meminta verifikasi lapangan untuk memastikan penyebab dan pelakunya.
• WALHI dalam kajian “Siapa di Balik Api?” (14 Oktober 2026) menganalisis 30 perusahaan dengan konsentrasi titik panas tertinggi Januari sampai Agustus 2026: 15 perusahaan sawit dan 15 pemegang PBPH. WALHI mendorong penelusuran sampai pemilik manfaat akhir, bukan berhenti di papan nama perusahaan di lokasi.
• Catatan penting dan adil: titik panas bukan bukti pembakaran. Kajian WALHI sendiri menegaskan keterkaitan korporasi dengan hotspot tidak serta-merta membuktikan perusahaan atau pemiliknya yang membakar. Itulah kenapa verifikasi lapangan dan proses hukum yang transparan menjadi kunci.
• Dua versi realitas: dalam Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup 2026, Menteri Lingkungan Hidup menyatakan tidak ada laporan karhutla di kawasan konsesi korporasi, sementara WALHI menunjukkan data titik api di dalam konsesi. Di sisi lain, Gakkum KLH menyatakan kebakaran berulang di areal konsesi tidak akan dipandang sebagai peristiwa biasa. Dua klaim bertolak belakang dari satu republik. Satelit tampaknya lebih konsisten daripada pernyataan.

“Hutan Rusak”: Kata yang Terlalu Netral untuk Dipercaya Begitu Saja

Mari baca pernyataan Hashim secara adil. Ia menegaskan sumber biofuel bukan hutan primer, dan menyebut pemanfaatan lahan terdegradasi bagian dari program kehutanan seperti reforestasi dan revegetasi. Ia juga mengakui bahwa hutan rusak itu merupakan sumber karhutla. Poin yang terakhir ini justru yang paling jujur.

Tetapi publik punya pertanyaan yang wajar, dan media sosial sudah ramai mengajukannya. Utas dan cuitan yang beredar sejak 11 Oktober, salah satunya dari akun Lambe Saham yang ditonton puluhan ribu kali, mengulang satu kekhawatiran: apakah ini berujung pada sawit di lahan seluas 12,7 juta hektare? Perlu dicatat, kata yang diucapkan adalah “biofuel dari hutan rusak”, bukan “tanam sawit”. Namun pemerintah sendiri menetapkan B50 sebagai campuran solar dengan biodiesel berbasis minyak sawit, sehingga tidak heran banyak orang menyambungkan titik-titik itu tanpa perlu bantuan mistik.

Kalau atap rumah bocor, pertanyaan pertama biasanya bukan “mau dipasangi apa”, melainkan “siapa yang melubanginya”. Hutan tidak menjadi “rusak” karena merajuk. Ada penebangan, ada drainase gambut, ada izin yang diterbitkan, ada api yang berulang di tempat yang sama. Menawarkan lahan yang rusak sebagai solusi energi tanpa lebih dulu menyebut siapa yang merusaknya ibarat memberi tiket konser kepada orang yang merusak panggungnya.

Asimetri yang Sudah Terlalu Sering Kita Lihat

Dari tahun ke tahun, polisi sigap menetapkan peladang kecil sebagai tersangka di Tebo, Sarolangun, hingga Batanghari. Sementara itu, perkara korporasi di konsesi berizin sering berjalan seperti sinetron berseri: panjang, penuh jeda iklan, dan akhirnya tak jelas. Opini yang menjadi dasar tulisan ini mengutip catatan WALHI Jambi bahwa setidaknya 11 korporasi pemegang izin mengalami kebakaran berulang dengan akumulasi lebih dari 5.488 hektare. Terlepas dari angka historis mana yang dipakai, pola dasarnya sama: yang kecil cepat ditindak, yang besar lama dipikirkan.

Pada saat yang sama, siapa yang paling dulu kehilangan? Menurut data KKI Warsi yang dikutip dalam opini ini, lebih dari satu juta hektare hutan asli di Jambi telah dikonversi menjadi perkebunan sawit besar selama tiga dekade. Ratusan keluarga Orang Rimba kehilangan ruang jelajah leluhur, lalu kerap dicap pencuri di tanah yang dulu hutan perburuan mereka. Dongeng tidak menceritakan nasib mereka, dan kita yang membaca ulang di abad ini tidak punya alasan untuk ikut diam.

Karhutla Jambi dan Dongeng Tidak Pernah Berbohong

Cerita rakyat adalah sejarawan bawah tanah yang jujur. Kisah Tuan Bujang mengingatkan bahwa kerusakan ekologis berskala raksasa hampir tidak pernah lahir dari rakyat kecil di akar rumput. Ia selalu butuh restu dan legitimasi dari “kekuatan langit” yang memegang otoritas. Karhutla Jambi bukan sekadar kutukan musim kemarau. Ia buah dari tata kelola yang membiarkan dewa-dewa baru mendikte tanah tumpah darah kita.

Bila Tuan Bujang dulu dipuji karena menjanjikan padi emas, dewa-dewa modern harus kita tanya dengan sopan tetapi tegas: “setelah abu, ISPA, konflik agraria, dan masa depan yang tergadai, apa sebenarnya yang kalian janjikan kepada kami?” Sampai jawabannya jelas, sebaiknya kita tidak mau dinormalisasi oleh asap tahunan. Napas bukan ongkos pembangunan.

Mau membaca lebih dalam? Lihat rekomendasi bacaan di bawah dan temukan bukunya di Ranah Baca.

• 32 Tahun Menjarah Alam: Penghancuran Lingkungan di Bawah Orde Baru (1966–1998) (A.S. Rimbawana, Dihan Amiluhur, dan Putro Wasista): bagaimana kebijakan politik rezim Orde Baru (1966–1998) di bawah kepemimpinan Soeharto mengeksploitasi kekayaan alam Nusantara demi kepentingan ekonomi segelintir elit.
• Oligarki (Jeffrey A. Winters): kerangka untuk memahami kuasa kekayaan dan politik di Indonesia.
• Sokola Rimba (Butet Manurung): kisah mendampingi Orang Rimba Jambi, jembatan untuk memahami sisi manusia dari hutan yang hilang.
• Silent Spring (Rachel Carson): klasik lingkungan tentang bagaimana kerusakan alam disangkal sampai terlambat.
• Why Nations Fail (Daron Acemoglu & James A. Robinson): mengapa institusi yang menguntungkan elite membuat negara tertinggal.
• Sastra Nusantara: Kumpulan Cerita Si Bungsu Tujuh Bersaudara: untuk membaca ulang dongeng dengan mata ekokritik.

Punya naskah opini, esai ekokritik, atau zine tentang lingkungan? Terbitkan dan cetak bersama Ranah Baca.

FAQ

Sumber:

• CNN Indonesia, “Hashim: B50-B100 Bisa Manfaatkan 12,7 Juta Ha Hutan Rusak” (8 Okt 2026)
• Sawit Indonesia, pernyataan Hashim di Investor Daily Summit (9 Okt 2026)
• Kompasiana, “Api Belum Padam, Negara Sudah Sibuk Melirik Hutan Rusak untuk B50”
• Kompasiana, “Hashim: B50-B100 Manfaatkan 12,7 Juta Hutan Rusak: Benarkah?”
• Cuitan Lambe Saham, 11 Okt 2026
• Kompas.com, Kabut Asap Jambi (6 Okt 2026)
• Kompas.id, Kualitas Udara di Wilayah Terdampak Karhutla (data Kemenkes ISPA)
• Lintaskepri/detikSumbagsel, ISPA Kota Jambi (10 Okt 2026)
• Detik Sumbagsel, analisis KKI Warsi konsesi terbakar Jambi
• Republika, kajian WALHI “Siapa di Balik Api?” (14 Okt 2026)
• AFU.id, perbedaan data Menteri LH dan WALHI
• Orasi.id, WALHI Jambi, Hari Keadilan Ekologis 2026